Pandeglang – Pernyataan Achmad Dimyati Natakusuma, mantan Bupati Pandeglang dua periode yang juga suami Bupati Pandeglang saat ini Irna Narulita ketika menanggapi penggunaan mobil dinas Pemkab Pandeglang mengundang polemik.
Pengamat Komunikasi Politik Atih Ardiansyah menilai, pernyataan Dimyati yang juga Caleg DPR RI Dapil I Banten dari PKS tidak pas disampaikan, terlibah jika dikaitkan dengan etika dan integritas seorang tokoh.
Atih menyoroti beberapa diksi yang digunakan Dimyati saat memberikan keterangan kepada wartawan, seperti ‘sebagai tokoh’, ‘suami bupati, dan ‘apa juga boleh’.
BACA JUGA: Soal Penggunaan Mobil Dinas saat Deklarasi Relawan, Dimyati: Mobil Saya Mentok
Menurut Atih, memang tidak bisa dipungkiri Dimyati merupakan seorang tokoh, mantan bupati Pandeglang dan suami dari bupati Pandeglang. Namun jika semua pernyataan tersebut dikaitkan dengan narasi ‘Apa saja boleh saya pakai’, hal tersebut menjadi kurang pas diletakan apalagi jika berkaitan dengan etika dan integritas.
“Saya menyayangkan ucapan beliau yang pada saat bersamaan tidak menampilkan korelasi. Pernyataan ‘Saya tokoh Pandeglang’ dan ‘Saya suami bupati’, itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan ‘Apa saja boleh saya pakai’,” kata Atih kepada BantenHits.com, Rabu, 28 November 2018.
Pekerjaan utama Tokoh, lanjut Atih, seharusnya ialah memberikan keteladanan. Bukan menampilkan secara verbal, perasaan ingin dilayani, karena hal tersebut bertentangan dengan spirit ‘memimpin adalah melayani’
“Lagi-lagi, kita kehilangan mata air pada saat ini, dari pemimpin atau tokoh kita. Kita malah disodorkan narasi bahwa pemimpin atau tokoh harus dilayani dan dituruti segala keinginannya. Spirit memimpin atau menjadi tokoh dengan melayani dan menjadi teladan serta berintegritas sudah semakin berkurang,” ujarnya.
BACA JUGA: Dimyati Natakusuma Diduga Gunakan Mobil Dinas Pemkab Pandeglang saat Deklarasi Relawan
Atih juga menceritakan kisah almarhum Baharuddin Lopa, seorang yang pernah menjadi Bupati Majene saat usianya 25 tahun, jabatan terakhirnya sebagai Jaksa Agung RI sekaligus Mentri Kehakiman dan Perundang-undangan tahun 2001.
Suatu ketika, saat Baharuddin Lopa (Barlop) bertugas sebagai Kepala Kejati Sulawesi Selatan, ia mengadakan kunjungan ke sebuah Kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Barlop tiba-tiba menyuruh ajudannya berhenti dan bertanya siapa yang mengisi bensin.
Supir Barlop menjawab kalau yang mengisi bensin adalah jaksa. Mendengar itu, Barlop langsung menyuruh ajudannya untuk memutar balik, kembali ke kantor sang jaksa yang mengisikan bensin ke mobil itu. Sesampai di kantor sang jaksa, Barlop meminta sang jaksa untuk menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yg sudah diisikannya. Saat pulang kunjungan, Barlop memang curiga karena jarum penunjuk meteran bahan bakar yang semula mendekati “E” malah berubah menjadi “F”.
BACA JUGA: Keturunan Pendiri NU Minta Ma’ruf Amin Tak Bawa NU untuk Kepentingan Pilpres
Bagi Barlop, kata Atih, segala sesuatu harus diletakkan sesuai dengan peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Itu prinsip yang sangat mendasar bagi beliau, bahkan beliau sampai melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi.
“Nah, hari ini, yang hilang dari pemimpin kita atau “tokoh” kita adalah keteladanan dan integritas. Menjadi pemimpin atau “tokoh” itu tak sekedar ingin dihormati, tetapi bagaimana dia memberikan keteladanan. Itu yang menjadi problem umum, bukan hanya di Pandeglang, tetapi dalam lingkup nasional,” tandasnya.(Rus)
