Pandeglang – Sekda Pandeglang Ferry Hasanudin meradang saat mengecek data korban tsunami di Posko Terpadu Labuan tak sesuai dengan hasil pendataan dirinya selama melakukan pemantauan langsung di lokasi.
Wartawan BantenHits.com Engkos Kosasih melaporkan, pria yang dikenal egaliter di kalangan aktivis dan wartawan ini, tiba di Posko Terpadu Labuan, Jumat, 28 Desember 2018.
Di posko ini, Ferry hanya mendapati jumalh korban meninggal hanya 45 jiwa. Sedangkan kerugian materil berupa rumah rusak hanya 13 unit. Padahal, jumlah korban meninggal di Kecamatan Sumur lebih dari 69 jiwa dan rumah rusak mencapai 289 unit.
“Data yang dipublish ini jauh sekali. Padahal kondisi di Sumur parah sekali, baik korban maupun kerugian materil. Data ini kan dipublish, dipampang dan bisa dikutip oleh media. Jika keliru dan berbeda seperti ini kan berbahaya,” kata Ferry dengan nada kesal.
BACA JUGA:Tidak Ada Crisis Center, Data Korban Tsunami Asal Tangsel Simpang Siur
Ferry merupakan salah satu pejabat pertama yang intens berada di Kecamatan Sumur pasca kejadian. Jadi wajar, jika mantan Kasatpol PP itu tahu persis soal perkembangan dampak tsunami di wilayahnya ini.
Secara hierarki kedinasan, lanjutnya, aparat kecamatan yang harus melaporkan data korban setiap harinya. Namun di satu sisi, dia memaklumi kondisi aparatur di kecamatan yang tidak sempat melaporkan. Sebab, mereka sibuk untuk membantu proses evakuasi dan penanganan korban.
“Mungkin di situ yang harus melaporkan adalah pihak kecamatan, tetapi kita ketahui aparatur di kecamatan dan staf di Sumur itu sebagian kena musibah jadi mungkin tidak sempat melaporkan,” ujarnya.
Kendati begitu, Fery memandang semestinya instansi lain bisa ikut memberi laporan. Lantaran penanganan bencana di Sumur juga ditangani oleh instansi lintas bidang, di mana mereka juga punya perwakilan di posko utama.
“Ini kan bencana nasional, semua instansi kementerian menjadi perhatian mereka dan disetiap posko mungkin terwakili beberapa unsur,” tuturnya.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banten menolak menyebutkan data sementara korban terdampak banjir dengan alasan data korban bukan untuk konsumsi publik.
Sejak awal tsunami melanda Banten, BNPB merupakan institusi yang rajin melaporkan perkembangan penanganan tsunami, termasuk melaporkan data korban. (Rus)
