Connect with us

METROPOLITAN

Pimpinan DPRD Banten Murka Kepala Disnaker Salahkan Pihak Lain soal Tingginya Angka Pengangguran di Banten

Published

on

Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi saat memberikan keterangan mengenai jumlah pengangguran di Banten usai PHK massal di PT KS. (Dok.BantenHits.com)

Serang – Pemerintah Provinsi Banten menjadi juara angka pengangguran tertinggi di Indonesia dengan jumlah pengangguran 8,1persen versi BPS atau 490,8 ribu orang.

Terkait tingginya angka pengangguran di Tanah Jawara, Kepala Disnaker Provinsi Banten Al Hamidi menyalahkan pendatang.

“Banten ini banyak tempat pencari kerja mengadu nasib, banyaknya urbanisasi dari luar Banten yang mencari kerja di sini belum terserap semua, menumpuk-numpuk sehingga menjadi angka pengangguran,” kata Al Hamidi kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Rabu, 6 November 2019 seperti dilansir detik.com.

Di luar urbanisasi, ia juga berdalih bahwa 740 SMK di Banten kesulitan ditempatkan di industri. Khususnya mereka yang mengambil jurusan perkantoran dan bisnis. 

BACA JUGA: Banten Jadi Juara Angka Pengangguran Tertinggi di Indonesia, HMI: Ini Bukan soal WH atau Andika tapi Nasib Rakyat!

Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim berang mendengar pernyataan Al Hamidi. Seharusnya, kata dia, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten melakukan upaya-upaya menciptakan lapangan pekerjaan.

“Bukan saling menyalahkan seperti demikian. Kita tahu sinergitas provinsi dan kabupaten/ kota harus berjalan baik. Sekarang mana program-programnya (Disnaker Provinsi Banten)?” kata Fahmi kepada wartawan sesuai Peresmian Masjid Al Mizan di Kawasan Kejaksaan Tinggi Banten, Jumat, 8 November 2019.

“Kita tahu bahwa Bupati Serang telah banyak melakukan program-program untuk membuka terhadap lapangan kerja. Pertama investasi, kedua pelatihan-pelatihan. Sudah banyak yang dilakukan. Sekarang justru Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten sudah melakukan program apa? Dan sudah melakukan apa untuk kabupaten/kota?” lanjutnya.

Fahmi yang merupakan politis Partai Golkar juga meminta agar Al Hamidi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.

“Ganti aja tuh kepala dinas Provinsi Banten. Bilang, yang ngomong Wakil Ketua DPRD (Banten),” tutupnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-1015 bekerja sebagai produser di Info TV. Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Trending