Banten Hits – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang didorong untuk membentuk Komisi Transparansi Informasi Publik (KTIP). Tujuannya, guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi seputar program Pemerintah Daerah setempat.
Sementara di Kabupaten Lebak, elemen mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala) belum lama ini justru mendesak agar lembaga serupa yang sudah terlebih dahulu lahir (Komisi Transparansi dan Partisipasi) tersebut untuk dibubarkan.
BACA: Mahasiswa Desak Komisi Transparansi dan Partisipasi Lebak Dibubarkan
“Keberadaan KTIP untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi. Komisi ini juga sejalan dengan visi misi Pak Wakil Bupati (Tanto W Arban-red) saat masa kampanye,” kata Ketua DPD KNPI Pandeglang, Juanta kepada Banten Hits, kemarin.
Agar hal itu bisa terwujud, dalam waktu dekat KNPI akan menyampaikan kepada DPRD Pandeglang agar dimasukan ke Prolegda tahun depan.
“Kita usulkan ke DPRD agar di-Perda-kan,” ujarnya.
Meski sudah ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), namun menurut pria yang akrab disapa Bule ini, PPID hanya dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja. Berbeda dengan KTIP yang akan lebih memberikan keleluasaan kepada masyarakat mengakses informasi.
“Biar tidak berbenturan kewenangannya nanti kan bisa diaturf, PPID bagaimana dan KTIP seperti apa,” pungkasnya.(Nda)
