Banten Hits – DPRD Kabupaten Pandeglang membentuk tim panitia khusus (Pansus) menyusul opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014. Tim pansus diketuai Tjeptjep Munadjat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
(BACA JUGA : Pandeglang Dua Kali Dapat Disclaimer, Erwan Kurtubi Diminta Mundur)
Ketua Pansus Tjeptjep mengatakan, tim yang dibentuk akan mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang dipakai oleh Pemkab Pandeglang, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (berdasarkan transaksi) bukan kas.
Sistem yang diberlakukan itu, menurutnya sebenarnya sudah benar, namun dalam pelaksanaanya belum maksimal.
“Belum didukung oleh SDM dan Aplikasi Sistem Akuntansi yang memadai sehingga laporan yang disajikan sebagian besar tidak dapat diyakini kewajarannya,” ungkapnya, seusai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (11/06/2015).
(BACA JUGA: PMII Pandeglang Hadiahi Erwan Kurtubi Keranda Mayat)
Ke depan, Pansus berharap Pemkab Pandeglang terus melakukan perbaikan, sehingga tidak memperoleh opini disclaimer lagi dari BPK RI.
Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh kalangan anggota dewan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah DPRD dalam pembentukan Pansus ini, supaya nantinya Pandeglang keluar dari predikat disclaimer,” ungkapnya seusai Sidang Paripurna.
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Pandeglang tentang penyampaian laporan reses 1 tahunan persidangan dan pembentukan Pansus LHP BPK RI ini sendiri berlangsung molor. Sidang baru dimulai pada pukul 11.00 WIB, dari agenda yang ditetapkan pada pukul 10.00 WIB. (Uud)
 menyusul opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014. Tim pansus diketuai Tjeptjep Munadjat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.){kind=link}