Banten Hits – Setelah melakukan uji kompetensi terhadap 18 calon anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak Jilid IV, Panitia Khusus (Pansus) Komisioner KTP DPRD Lebak melakukan konsultasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Konsultasi dilakukan untuk membahas keberadaan lembaga tersebut.
“Ya, hari ini Pansus sudah konsultasi kepada Kominfo untuk membahas dan meminta pandangan tentang keberadaan KTP di Lebak,” ujar Djudu Yumiarsih, anggota Pansus KTP dari Fraksi PPP saat dihubungi Banten Hits, Jum’at (3/7/2015).
Konsultasi kepada Kominfo dilakukan lantaran, KTP yang lahir terlebih dahulu ketimbang Komisi Informasi Publik (KIP).
“Kita tanyakan apakah keberadaan KTP ini masih bisa diakui mengigat KTP yang lahir jauh sebelum KIP dilahirkan yang diselenggarakan oleh Pusat dan Provinsi. Kominfo justru mengapresiasi adanya KTP karena sebagai wadah kebutuhan informasi publik walaupun namanya bukan KIP,” paparnya.
Anggota Pansus KTP dari Fraksi PKS, Dian Wahyudi, menambahkan, Pansus bisa melanjutkan fit and proper test calon Komisioner.
“Karena legalitas dan tupoksi KTP Lebak tidak berbenturan dengan Undang-undang KIP, maka Pansus bisa melanjutkan fit and proper test calon Komisioner,” katanya.(Rus)
 Lebak Jilid IV, Panitia Khusus (Pansus) Komisioner KTP DPRD Lebak melakukan konsultasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Konsultasi dilakukan untuk membahas keberadaan lembaga tersebut.){kind=link}