Banten Hits – Aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lebak yang dilakukan puluhan warga Desa Banjarsari, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, ricuh. Kericuhan terjadi saat salah seorang pengunjuk rasa yang nekat menerobos masuk ke gedung Sekretariat Daerah (Setda) Lebak melalui pintu depan gedung DPRD setempat untuk menemui Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.
Namun sayang, niat untuk menyampaikan langsung tuntutan ke Bupati Iti gagal setelah petugas Satpol PP dan Kepolisian menangkap pengunjuk rasa tersebut dan langsung menyeret paksa keluar dari gedung Dewan.
Tak hanya sekali, selang beberapa saat kemudian dua pengunjuk rasa juga kembali nekat masuk ke gedung Bupati Iti berkantor melalui kantor Satpol PP. Lagi-lagi, aksi tersebut berhasil dihalau petugas. Dua pengunjuk rasa yang berhasil ditangkap petugas kembali digelandang paksa keluar halaman gedung Setda.
“Kami hanya ingin masuk dan bertemu dengan Ibu Bupati untuk menyampaikan aspirasi kami langsungdan mencari keadilan. Kalau kami dianggap tidak sopan, kami minta jelaskan dimana letak ketidaksopanan kami,” tegas Daud Rizal salah seorang pengunjuk rasa kepada petugas Kepolisian.
Tak ayal, pengusiran dua pengunjuk rasa tersebut menyulut emosi dari pengunjuk rasa lainnya yang berada di luar gedung. Beruntung, emosi pengunjuk rasa yang sempat tersulut tak berlangsung lama, dan akhirnya massa kembali mundur.
Kata Daud, Bupati tidak seharusnya memaksakan kehendaknya dengan melantik para Kepala Desa (Kades) terpilih yang di Desa nya masih terdapat sejumlah permasalahan, salah satunya proses pelaksanaan Pilkades di Desa Banjarsari yang dianggapnya tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 7 tahun 2015.
“Masalah-masalah ini dulu yang seharusnya bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Jika Bupati tidak mampu menyelesaikan masalah ini, kami sebagai warga akan memboikot Pemerintah Daerah karena mereka sendiri yang tidak mau mendegarkan aspirasi kami,” paparnya.
Daud juga mengatakan, apabila Pemerintah Daerah benar-benar tidak menggubris tuntutan warga, maka tuntutan tersebut juga akan dibawa ke PTUN dan lembaga-lembaga berwenang.
“Kami lanjutkan ke PTUN kalau masalah ini tidak bisa diclearkan oleh Pemerintah Daerah,” kecamnya.
Hingga unras selesai, tak ada satupun perwakilan dari Pemerintah Daerah yang mau menemui pengunjuk rasa yang juga diikuti oleh kaum ibu dan anak-anak. (Nda)
