Serang – Jelang Pilkada serentak2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI hingga Polri menjaga netralitas selama penyelenggaraan pilkada. Beragam sanksi mengancam ASN termasuk PNS jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Pileg, dan Pilpres 2019.
“Mereka (ASN) sudah dibuat komiten oleh MenpanRB, yang pada prinsipnya walaupun tidak melanggar undang-undang tetapi secara etika harus ada hal yang dihindari, netralitas ASN itu menjadi suatu keharusan,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten, Didih M Sudi di kantornya, Minggu (14/1/2018).
Menyinggung adanya istri dari pertahana yang mendaftarkan di dalam perhelatan pilkada di Kota Serang, Didih meminta untuk tidak menyalahgunakan kekuasaanya guna mengerahkan masyarakat untuk memilih calon kepala daerah.
“Kalo ada istri atau suaminya yang mendaftar sebagai kepala daerah, itu harus hati-hati,” ungkapnya.
Saat ini pihaknya sedang gencar melakukan pencegahan mengenai pengawasan di empat daerah yang ikut pilkada serentak 2018 di Provinsi Banten.
“Yang pertama kita fungsi pencegahan, untuk tidak melanggar peturan perundangan, pelanggaran kita bisa tangani masuknya tetap bawaslu, temuan laporan akan kita kaji, kalo masuk pelanggaran dan tidak netral, misalnya ASN tetap tindaknya kita arahkan ke lembaga yang menanganiya, kalo PNS ya ke komite ASN, kalo Polri kita teruskan ke Propam, kalo TNI ya Ke Denpom,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, pada 27 Desember 2017 telah mengirimkan surat kepada para pejabat Negara (mulai Menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).(Zie)
