Jakarta – Wakil Rakyat dari Banten, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah Indonesia harusnya bersikap secara tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh kapal China yang masuk ke perairan Natuna beberapa waktu lalu.
Mulyanto mendesak Pemerintah khususnya Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak diam menghadapi kasus pelanggaran kedaulatan oleh China.
Menurutnya peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal China itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.
“Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap,” tegas Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Rabu, 15 September 2021.
Tiga hari berselang, Sabtu, 18 September 2021 muncul foto penampakan Prabowo Subianto dengan kapal perang canggih jenis Frigate tipe Arrowhead 140 dari Inggris.
Dikutip BantenHits.com dari SindoNews.com,
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kapal Perang canggih tersebut adalah jawaban Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait ancaman kapal perang China di laut Natuna.
“Frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini,” kata Dasco dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu, 18 September 2021.
Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, Frigate tipe Arrowhead 140 buatan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang.
Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal-rudal anti pesawat juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut.
“Kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut baik untuk misi antar jemput personel, maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue,” terangnya.
Menurut Dasco, kesepakatan antara Prabowo dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan alih teknologi kepada PT PAL yang merupakan produsen kapal laut Indonesia untuk bisa memproduksi ratusan bahkan ribuan Frigate canggih ini.
“Yakinlah angkatan laut China akan gemetar melihat Frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia, dan akan berpikir dua kali untuk wira wiri di lautan Natuna lagi,” tandas legislator Dapil Banten III ini.
Laut Natuna Sangat Strategis
Sebelumnya, Mulyanto mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna.
Sebagai Menhan, kata Mulyanto, harusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu.
Begitu pula Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang dikenal dekat dengan Pemerintah China, harusnya segera membicarakan masalah ini secara resmi. Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari China.
“Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini,” tegas Mulyanto.
Mulyanto menambahkan bagi bangsa Indonesia posisi perairan Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun 2030. Jadi Pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi itu.
“Kalau tidak maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka. Jadi sudah sepantasnya Pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam,” lanjut Mulyanto.
Mulyanto membeberkan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan kapal-kapal China di perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga ribuan kapal China juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.
Kapal coast guard China dikabarkan mengganggu atau membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah Kementerian ESDM.
“Pemerintah harus mendukung kerja pengawasan Bakamla ini. Jangan sampai keterbatasan kemampuan operasional yang ada membuat kita membiarkan berbagai gangguan dari kapal-kapal asing terhadap kedaulatan negara yang bahkan mengancam kepentingan nasional kita,” kata Mulyanto.
Blok Tuna merupakan wilayah Kerja migas di lepas pantai Indonesia. Blok ini terletak di Laut Natuna di dekat perbatasan Vietnam, dengan kedalaman air sekitar 110 meter.
Secara signifikan, lanjut Mulyanto, pengeboran ini didanai oleh Zarubezhneft yang didukung Rusia. Pengeboran sumur eksplorasi Singa Laut-2 di blok Tuna dilaksanakan oleh Premier Oil Tuna B.V. Tahun 2020 lalu, perusahaan ini telah mendapatkan partner baru yakni Zarubezhneft.
“Zarubezhneft adalah perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasinya melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd. Akuisisi ini membuat Premier Oil berganti menjadi Harbour Energy,” pungkasnya.
Editor: Fariz Abdullah
