Cilegon- Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta memiliki beberapa program unggulan. Salah satunya Kartu Cilegon Sejahtera (KCS).
Kekinian, salah satu program yang sukses menghantarkan mereka menjadi sosok penting di Kota Baja itu tengah ramai menuai kritik.
Seperti dikatakan Isbatullah Alibasja, Ketua Presidium Front Daulat Pribumi. Menurutnya, program KCS tersebut sama dengan program One District One Milion atau Satu Kecamatan Satu Miliar Walikota Cilegon terdahulu, yakni Tb Iman Ariyadi.
“Ini hampir mirip dengan kebijakan Pak Iman Aryiadi dulu. Ketika memimpin, beliau menggulirkan program satu miliar satu kecamatan untuk bantuan UMKM. Ini hampir mirip, hampir sama, cuma namanya saja yang berbeda,”kata Isbatullah, Rabu, 9 Juni 2021.
“Kalau sekarang namanya KCS, bantuan 5-25 juta, kalo dulu bantuan dari Pak Walikota Iman satu miliar untuk satu kecamatan,”tambahnya.
Kata Isbat, program Iman Ariyadi lebih tertata dan sistematis, karena ada instrumen pendukung program yakni UPT Pemberdayaan Masyarakat.
Saat ini, lanjut Isbat, masyarakat mulai kecewa dengan program KCS yang dijanjikan Helldy-Sanuji, lantaran harapan untuk mendapatkan sejumlah dana dengan cuma-cuma pupus.
“Kalau bentuknya pinjaman modal, itu sih udah ketinggalan jauh sama program Pak Iman. Yang dijanjikan mungkin 7-10 ribu masyarakat yang sudah memegang KCS, tapi kemudian ternyata kemarin di launching bahwa KCS ini sifatnya pinjaman UMKM, bunganya nol persen,”bebernya.
“Untuk mengajukan pinjaman itu walaupun nol persen bunganya tapi ada persyaratan. Misalnya si pemilik warung kecil ini harus sudah berjalan dua tahun baru dibantu,” tambahnya.
Hal yang sama dikatakan Ketua Gapura Banten Husen Saidan. Ia menilai KCS sebagai salah satu program simalakama yang akan menimbulkan masalah di kepemimpinan Helldy-Sanuji.
“Kalau itu dipaksakan akan menjadi masalah kedepan untuk Pak Helldy-Sanuji. Menurut kami, ini kan suatu hal yang simalakama, mau itu di cairkan atau tidak ini jadi masalah,” ujarnya.
Husen meminta Helldy-Sanuji kembali me-review kembali program KCS. Menurutnya sebelum melounching program tersebut, kepala daerah harus terlebih dahulu meminta saran dan masukan dari DPRD Cilegon sebagai legislatif.
“Karena bagaimana pun menurut kami, sangat tidak mungkin KCS itu dicairkan. Karena tidak ada pembicaraan dulu atau persetujuan dulu dari dewan. Kalau pun ada persetujuan, anggarannya mencukupi atau tidak, itu yang jadi persoalan. Jadi harus melakukan review program,”tandasnya.
Editor: Fariz Abdullah
