Pandeglang – Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengingatkan kepada para kepala desa (kades) agar berhati-hati mengelola dana desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Irna menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Kabuapaten Pamekasan, Jawa Timuar diduga terkait pengelolaan dana desa.
“Ini harus dikawal oleh inspektorat, dan DPMPD. Kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi terkait keungan BUMDes. Termasuk Siskedes juga harus didampingi terus. Inspektorat tidak main di akhir, sekarang sifatnya pendampingan agar desa tidak bermasalah dengan hukum,” papar Irna, usai sosialisasi program prioritas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di pendopo bupati, Kamis (3/8/2017).
Keberadaan KPK di Banten diharapkan menjadi perhatian para aparatur desa agar tidak main-main dengan dana tersebut.
“Kades harus punya integritas. KPK bisa jadi sudah ada di Pandeglang. Kalau tidak berangkat dari amanah, bisa rusak Pandeglang,” pesan Irna,
Meski begitu, Irna berharap, kades tak takut menggunakan dana desa sepanjang dikelola sesuai dengan instruksi yang ditetapkan. Pemerintah daerah melalui tim monev terus mengawal.
“Kami kawal terus, spek dan volume yang tidak dipenuhi harus dipenuhi. Jangan takut permasalahan hukum, selesaikan administrasi keuangan dan penuhi spesifikasinya agar ditolerir,” pinta Irna.
Hal senada dikatakan Kepala DPMPD Pandeglang, Taufik Hidayat. Ia memastikan, pembinaan kepada kades terus dilakukan agar penggunaan dana desa tidak menyimpang. Kasus di Pamekasan diharapkan menjadi contoh agar kades bisa membuat perencanaan, pelaksanaan, pertangggungjawaban, hingga menjalin koordinasi yang baik.
“Kami keras, jangan melakukan sesuatu di luar itu. Akan menyesatkan. Sehingga caranya bagaimana mereka membuat perencanaan, pelaksanaan bagus, pertangggungjawaban bagus, dan koordinasi baik maka tidak akan ada masalah,” tutup mantan Inspektur Inspektorat Pandeglang ini.(Nda)
