Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang memperoyeksikan nilai APBD tahun 2020 sekitar Rp1,6 Triliun. Jumlah itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 230 miliar, Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sekitar Rp1,2 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp160 miliar.
Proyeksi nilai APBD 2020 tersebut disampaikan Pemkab Pandeglang dalam Rapat Paripurna di DPRD Pandeglang, Senin, 11 November 2019.
Dalam salinan proyeksi APBD 2020 yang disampaikan ke DPRD, dana perimbangan yang disusun itu, tidak menyertai Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemkab hanya mencantumkan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,2 triliun dan dana bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar Rp75 miliar.
Rincian itu, hanya mengutip angka yang sama dengan APBD 2019. Artinya, Pemkab hanya melakukan copy paste atau salin tempel terhadap sumber pendanaan daerah dari tahun sebelumnya.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengakui jika sebagian proyeksi sumber pendapatan itu merupakan hasil salin tempel. Akan tetapi, dirinya menilai hal itu merupakan sesuatu hal yang wajar.
“Jadi memang setiap tahun begitu, belum semuanya masuk. Kalau semuanya masuk transfer dari pusat, DAK nya sudah final belum? Saat ini masih rilis bentuknya di menteri keuangan, belum menjadi peraturan,” kata Irna usai rapat paripurna.
Irna menjelaskan, proyeksi penerimaan pendapatan yang disampaikan pada Paripurna itu masih bersifat sementara karena masih mengacu pada dokumen KUA PPAS yang disepakati bersama.
“Kalau untuk pendapatan, itu namanya proyeksi. Bankeu (Bantuan Keuangan) juga belum bisa kami masukan karena SK-nya dari gubernur belum keluar,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Irna, proyeksi itu dipastikan akan mengalami penyesuaian kembali dengan beberapa asumsi yang berkembang. Terutama penyesuaian terhadap alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2020.
Dia menegaskan, pihaknya akan menerapkan transparansi dalam implementasi APBD tahun anggaran 2020.
“Bukan copy paste. Semuanya belum final, dan semua akan transparan karena semua bisa mengklik di Kementerian Keuangan. Tidak ada yang kami tutupi,” tandas Irna.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
