Pandeglang – Bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui berbagai program, seperti keluarga penerima manfaat (KPM) atau program keluarga harapan (PKH) dinilai tidak berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bahkan, angka penurunan kemiskinan sebesar 1 persen yang diklaim pemerintah sekalipun, dianggap tak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Halim saat memberikan PKH tahap i di Kabupaten Pandeglang, Rabu (28/2/2018). Kesimpulan Abdul Halim didasarkan pada penambahan kuota KPM dan PKH di Kabupaten Pandeglang. Itu menunjukkan, kemiskinan di Pandeglang juga meningkat.
“1 persen (peningkatan kesejahteraan) dinilai belum nyata karena masih banyak warga yang mengeluh. Seperti di sini (Pandeglang), dari 55.000 (penerima program bantuan) menjadi 77.000. Inikan artinya tingkat kemiskinan tidak menurun, justru meningkat. Bahkan informasinya masih ada 15.000 lagi yang belum terdata,” katanya.
Berdasarkan temuannya di Pandeglang, politisi PPP itu akan terus mendesak Kemensos supaya program yang disalurkan memberi perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang dikucurkan harus sejalan dengan hasil di lapangan.
“Kami kan fungsinya pengawasan. Di lapangan berbeda antara realisasi dan anggaran yang dikucurkan. Jadi harus sejalan. Sedangkan sekarang belum ada perubahan yang signifikan. Ini masih terus kami kejar,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyebutkan, sebanyak 113.000 Kepala Keluarga (KK) atau 10,46% dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang masih dikategorikan miskin.
Menurut Irna, angka tersebut menurun 1,7% dari tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah penduduk miskin salah satunya berkat bantuan pemerintah dan dana desa sebesar Rp 401 Miliar yang dikucurkan pada tahun 2017.
BACA JUGA: Bupati Pandeglang Klaim Angka Kemiskinan Menurun
“Turun 1,7 persen selama kepemimpinan ibu. Dan semoga di tahun depan bisa diangka 8%,” ungkap Irna, usai menghadiri sosialisasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), di pendopo bupati, Senin (7/8/2017).(Rus)
