Pandeglang – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandeglang, Banten, saat ini fokus melakukan identifikasi dan verifikasi tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Hal itu menyusul adanya intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mencabut HGU dan HGB yang bertahun-tahun terlantar atau tidak dipungsikan di Indonesia.
Kepala BPN Pandeglang, Suraji mengatakan, saat ini HGU dan HGB yang sudah teridentifikasi ada 17 bidang tanah yang tersebar di beberapa Kecamatan. Masing-masing luas tanah ini bervariatif ada yang 30 sampai 200 hektar.
“HGU di Pandeglang setelah kita identifikasi ada 17 bidang tanah yang sudah berakhir dan yang belum. Kebanyakan tanah ini ada di daerah Pandeglang Selatan,” kata Suraji, Rabu 29 Desember 2021.
Menurut Suraji, pihaknya akan terus melakukan identifikasi. Sebab data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang ada 38 HGU dan HBG di Kabupaten Pandeglang. Namun dari ke 38 HGU dan HBG tersebut fisik tanahnya belum teridentifikasi.
“Nanti masih ada lagi HGU-HGU yang belum teridenitifikasi, itu masih kita gali, karena kita harus menyesuaikan data pusat, data kanwil (Kantor Wilayah) dan data kantah (Kantor Pertanahan). Di pusat data HGU di Pandeglang ini ada 38 bidang,” jelasnya.
Suraji juga menjelaskan, pemerintah akan membentuk Bank Tanah. Nanti di Bank Tanah tersebut terdiri dari HGU, HGB, Tanah Terlantar dan Tanah Timbul.
“Nah ini bukti Negara hadir dalam menangani tanah HGU. Kita mengidentfikasi, memverifikasi nomor hak berapa, lokasi di mana, statusnya gimana, kita sedang menuju kesana,” tandasnya.
Editor : Darussalam Jagad Syahdana
