Pandeglang – Komisi II DPRD Pandeglang, angkat bicara soal adanya pembangunan Jalan Usaha Tani atau JUT di Desa Nanggala, Kecamatan Cikeusik yang sampai saat ini belum diselesaikan alias terbengkalai.
Program yang dikucurkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pandeglang pada tahun 2021 lalu, yang belum diselesaikan pengerjaannya oleh kelompok tani agar segera diselesaikan dengan baik.
“Dinas Pertanian harus tanggungjawab jika ada program yang tidak beres. Artinya lakukan pendampingan pada kelompok tani, supaya program JUT dapat dirasakan manfaatnya oleh petani,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Agus Sopian, Jumat 27 Mei 2022.
Agus juga menekankan, agar pihak Dinas Pertanian turun ke lapangan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Karena anggaran yang digunakan dalam JUT itu anggaran Negara.
“Selain programnya harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, juga pertanggungjawaban anggarannya seperti apa. Maka Dinas pertanian harus tanggungjawab atas persoalan itu,” tegasnya.
Sementara, salah seorang aktivis asal Cikeusik, Dodi kembali menanyakan, sejauh mana pertanggungjawab pihak Dinas Pertanian Pandeglang terhadap program JUT tahun 2021 di wilayahnya yang sampai saat ini mangkrak.
Lanjut dia, Dinas Pertanian jangan diam saja seolah melakukan pembiaran terhadap kelompok tani yang belum menyelesaikan pembangunan JUT tersebut.
“Program JUT itu kan tahun anggaran 2021, sekarang sudah pertengahan tahun 2022. Tapi kegiatan belum selesai, bahkan di lokasi baru hanya ada tumpukan batu saja,” katanya.
Atas adanya program yang mangkrak tersebut, ia meminta kepada Bupati Pandeglang, mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian. Selain itu, alokasi anggaran JUT harus dievaluasi juga, karena khawatir ada penyimpangan.
“Program JUT di Desa saya yang sampau saat ini mangkrak harus dievaluasi. Dinas Pertanian harus tanggungjawab,” pintanya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
